Server : wadul.pacitankab.go.id WADULE - WADAH ASPIRASI DAN PENGADUAN LAYANAN SECARA ELEKTRONIK

KABUPATEN PACITAN

KABUPATEN PACITAN

Panduan



Kirimkan keluhan, informasi, pertanyaan dan saran Anda melalui SMS ke Nomor  081234900092 dengan format,

Keluhan, Ketik KELUHAN! (spasi) Keluhan Anda

Informasi, Ketik INFORMASI! (spasi) Informasi Anda

Pertanyaan, Ketik PERTANYAAN! (spasi) Pertanyaan Anda

Saran, Ketik SARAN! (spasi) Saran Anda

atau

Gunakan fasilitas KIRIM PENGADUAN pada menu PENGADUAN.

SOP



Statistik




Statistik selengkapnya, disini.

Kisah Sukses



Untuk berbagi kisah sukses anda silahkan disini.

Aspirasi Masyarakat



085336880XXX
08 Juli 2019 21:35

assalamualaikum wr wb. keluhan masyarakat sekitaran kecamatan ngarirojo akhir akhir ini adalah langkanya gas 3kg dan harganya yang mencapai 25.000. hingga ibu saya sulit melakukan kebutuhan memasak untuk jualan setiap harinya... dan akhir akhir ini semakin banyak masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut... mohon di konfirmasi

Lampiran :
Tanggapan :
082264911XXX
01 Juli 2019 11:17

Disini saya hanya menyampaikan uneg2 dan sekaligus pertanyaan mengapa minimarket seperti alfamart dan indomaret masih bisa buka cabang baru dikabupaten pacitan ya...padahal dikota lain malah minimarket tersebut dilarang buka cabang baru bahkan banyak yang ditutup...ironinya lagi indomaret yang barusan buka di kecamatan Donorojo ini berdampingan dengan toko toko tradisional yang sudah lama ada disini yang sekarang kondisinya semakin terhimpit karena berdirinya indomaret yang barusan buka...dan jarak indomaret dari pasar desa kurang dari 1km Demikian uneg2 saya semoga ada tindak lanjut dari pihak terkait

Lampiran :
Tanggapan :
085600858XXX
28 Juni 2019 17:57

Assalamualaikum Wr Wb Apakah guru honorer boleh menjabat sebagai kepala Dusun ?

Lampiran :
Tanggapan :
08156576XXX
28 Juni 2019 07:33

Mohon informasi terkait berita yang beredar, tentang wabah hepatitis A di Kab Pacitan, Kami dari Kabupaten Magelang berencana wisata ke Pantai Klayar dan sekitarnya, Apakah hal ini menjadikan sesuatu yang perlu kami pertimbangkan, untuk menunda ke pacitan?

Lampiran :
Tanggapan :
081329557XXX
28 Juni 2019 07:17

PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN DENGAN BERMODAL OTONOMI “SUMBANGSIH PEMIKIRAN’ DARI HAJAR WASITO SUATU KONSEP MENUJU PACITAN YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA SETIAP PEMIMPIN ATAU CALON PEMIMPIN DAERAH KABUPATEN / KOTA DIHARAPKAN MEMPUNYAI KONSEPSI YANG JELAS DAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP UPAYA PENCAPAIAN VISI DAN MISI YANG DILONTARKAN, KURSI KEPEMIMPINAN DAERAH BUKAN MERUPAKAN SUATU MAHKOTA YANG HARUS DIREBUTKAN, TETAPI PIMPINAN DAERAH MERUPAKAN AMANAH YANG HARUS DIEMBAN OLEH SEORANG PEMIMPIN ATAU CALON PEMIMPIN DALAM MEMBAWA DAERAH TERSEBUT MENUJU TATA KEHIDUPAN YANG LEBIH MAJU MANDIRI DAN SEJAHTERA. KETERGANTUNGAN DAN SIKAP NJAGAKAKE PEMERINTAHAN DI ATASNYA SUDAH TIDAK ETIS LAGI UNTUK DILAKUKAN, KEMANDIRIAN DALAM BENTUK PEMBANGUNAN DAN UPAYA UNTUK MEMUPUK KEMAMPUAN SENDIRI/DAERAH SUDAH WAKTUNYA UNTUK DIKERJAKAN. DALAM RANGKA MERUBAH POLA PIKIR DAN ARAH PENGABDIAN DIRI TERHADAP NEGERI INI PERLU DISIKAPI DENGAN JIWA BESAR DAN HARUS MEMILIKI SEMANGAT PATRIOTISME GUNA MENGISI KEMERDEKAAN NEGARA KITA INI. GERAK PERUBAHAN POLA PIKIR DAN UPAYA PEMBENAHAN DI LINGKUNGAN TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA ITU MERUPAKAN SALAH SATU WUJUD DARI GERAKAN REFORMASI YANG SEKIAN LAMA DIDENGUNGKAN. DENGAN MELALUI TULISAN INI DI HARAPKAN JIWA REFORMASI BISA TERWUJUD. UNTUK MENGGAPAI GERAK REFORMASI DI LINGKUP PEMERINTAHAN SECARA BESAR/NEGARA PERLU DIUPAYAKAN TERLEBIH DAHULU DENGAN GERAK SAMPLE ATAU UJI PETIK DI TINGKAT KABUPATEN / KOTA DAHULU, HAL INI PERLU DILAKUKAN KARENA KALAU MENUNGGU KEBIJAKAN YANG BERSIFAT TOP DOWN AKAN MEMAKAN WAKTU TERLALU LAMA, SEMENTARA PEMERINTAH PUSAT SAAT INI TIDAK PERNAH MEMIKIRKAN APA ITU ARTI DAN GERAK REFORMASI YANG SEBENARNYA, PARA PELAKU NEGARAWAN BELUM TERTARIK UNTUK MELAKUKAN BENAH BENAH AKAN NASIB BANGSA YANG SAAT INI SEMRAWUT, MEREKA SEMUA LAGI SIBUK BEREBUT KEKUASAAN DAN HARAPAN KOSONG YANG MENYESATKAN TERHADAP DIRI MAUPUN BANGSA BESAR INI, ITU SEMUA AKIBAT DARI GERAK MANUVER POLITIK YANG SEDANG BERLAKU DI INDONESIA SAAT INI. PARA PEMEGANG TAPUK KEPEMINPINAN NEGARA HAMPIR SEMUANYA TERKONDISIKAN DAN TELAH TERBIUS OLEH GERAK POLITIK DAN POLITIK DAGANG SAPI, SEHINGGA HAL INI AKAN MERUSAK JIWA BANGSA INDONESIA YANG TERKENAL DENGAN BANGSA YANG SANTUN, BESAR DENGAN KEGAGAHAN DAN KEPERWIRAWANAN DALAM MENGHADAPI SEGALA TUNTUTAN KEHIDUPAN DI KANCAH DUNIA. UNTUK KEMBALI KEPADA JATI DIRI BANGSA YANG ADILUHUR DAN SEBAGAI WUJUD GERAK REFORMASI MAKA SEMUA LAPISAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA INI PERLU PENATAAN KEMBALI SESUAI DENGAN AMANAT PROKLAMASI. KUNCI KEBERHASILAN UTAMA DALAM GERAK REFORMASI INI ADALAH TER DAPAT PADA NIAT BANGSA DAN TEKAT BERSAMA UNTUK MEMPERBAIKI NASIB BANGSA DENGAN BERDASARKAN KEKUASAAN TUHAN YANG MAHA ESA. KEMBALI PADA GERAK REFORMASI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA, MAKA YANG PERLU SEGERA DISIKAPI SELAIN FAKTOR MENTAL APARATUR ADALAH TATANAN KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG AKAN MELAKUKAN REFORMASI. SETIAP CALON PEMIMPIN ATAU PEMIMPIN DAERAH HARUS MEMILIKI WAWASAN YANG LUAS TERHADAP URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH SERTA ASPEK KEHIDUPAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA. TANPA BEKAL KEMAMPUAN UNTUK MENYIKAPI DAN MEMBAWA KEHIDUPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA MENUJU KETATA KEHIDUPAN YANG LEBIH AKOMODATIF DAN MAJU TENTUNYA KEBERHASILAN CALON DAN ATAU PEMIMPIN DAERAH ITU PERLU DIPERTANYAKAN DAN TIDAK PERLU DILANJUT, HAL INI SUDAH TERBUKTI DARI TIGA DASA WARSA TERAKHIR YANG BISA KITA LIHAT HAMPIR SETIAP KABUPATEN/KOTA BELUM MAMPU MEMBAWA WARGA DAERAHNYA MENUJU TINGKAT KESEJAHTERAAN YANG SINERGIS DENGAN HARAPAN RAKYAT. SEMENTARA INI UNTUK DI TINGKAT KABUPATEN PACITAN MENGINGAT WARGA DAERAHNYA MASIH KENTAL DENGAN SIKAP SANTUN MAKA ALUR PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN HARAPAN MEREKA TIDAK DIPEDULIKAN, HAL INI TEREDAM DAN TIDAK MENIMBULKAN GEJOLAK KARENA MENGINGAT DEMI KETENTRAMAN DAN KEDAMAIAN SESAMA UMAT YANG MENGHUNI BUMI PACITAN. PARA WARGA MASYARAKAT CENDERUNG SIBUK MENCARI HIDUP UNTUK KEPENTINGAN DIRI DAN KELUARGANYA SUPAYA TIDAK KETINGGALAN OLEH OMBAK KEMAJUAN ZAMAN, SOAL URUSAN PEMERINTAHAN PIHAK MASYARAKAT BUKAN ANTIPATI ATAU TIDAK SIMPATI NAMUN BERSIKAP PASIF DAN TIDAK INGIN NGRECOHI PEMERINTAHAN YANG SEDANG BERJALAN. SEHARUSNYA SIKAP MASYARAKAT YANG DEMIKIAN INI DISIKAPI OLEH PARA PEMEGANG TAMPUK KEKUASAAN DI TINGKAT KABUPATEN SESUAI DENGAN PORSI DAN TUGAS MASING MASING. YANG NAMPAK SAAT INI ADA KETIMPANGAN DAYA KEMAMPUAN DAN TUNTUTAN KEHIDUPAN DI ANTARA PARA APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN MENGGLOBAL. PROGRAM PROGRAM YANG DICANANGKAN OLEH PEMERINTAH BANYAK YANG TIDAK TEPAT GUNA DAN TERKESAN BOROS. UNTUK MENYIKAPI HAL DEMIKIAN PERLU ADANYA PEMBENAHAN KHUSUSNYA SIKAP PARA PELAKU PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENGEMBAN TEGAK DAN MAJUNYA MASYARAKAT PACITAN. UNTUK MENCAPAI HARAPAN TERWUJUDNYA TATA PEMERINTAHAN YANG SESUAI DENGAN HARAPAN RAKYAT DAN DEMI TERWUJUDNYA PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SINERGIS DENGAN KEHENDAK RAKYAT SELAIN DIPERLUKAN KUALITAS PEMIMPIN YANG KUALIFITE JUGA PERLU KEPRIBADIAN PEMIMPIN YANG KHARISMATIK DAN BUKAN SEBAGAI PENGUASA DARI BUDAK POLITIK. UNTUK BISA MENDAPATKAN PEMIMPIN YANG DEMIKIAN SEBENARNYA SANGAT TERGANTUNG WARGA PACITAN SENDIRI DALAM MEMILIH CALON PEMIMPIN. BERIKUT ADALAH KONSEP PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN DENGAN MODAL OTONOMI : SETIAP PEMIMPIN ATAUPUN CALON PEMIMPIN DI KABUPATEN PACITAN SEHARUSNYA MEMILIKI KEPRIBADIAN SEBAGAI ANUTAN DAN FIGUR PEMIMPIN YANG BIJAK DAN TEGAS. SEBAGAI PEMIMPIN DI TINGKAT KABUPATEN HARUS MENYADARI BAHWA DIRINYA SEBAGAI PEMIMPIN RUMAH TANGGA DAERAH, SEBAGAI PENGURUS RUMAH TANGGA MAKA YANG PERLU DIPERHATIKAN ADALAH “BAGAIMANA UPAYA UNTUK MENGHIDUPI DAN MENSEJAHTERAKAN SEMUA WARGANYA”, DARI POINT MENGHIDUPI TERSEBUT MENGANDUNG PENGERTIAN BAHWA “ UNTUK BISA MENGHIDUPI WARGA SE KABUPATEN MAKA YANG PERLU DIPERHATIKAN ADALAH KEBUTUHAN POKOK DAN SUMBER FINANSIAL YANG DIPERLUKAN”. UNTUK MENUJU KECUKUPAN KEBUTUHAN HIDUP TERSEBUT SEORANG PEMIMPIN JUGA HARUS BISA MENGUKUR TINGKAT KEMAMPUAN YANG DIMILIKI DALAM ARTI DAERAH [ POTENSI ], APABILA BISA MEMPREDIKSI KEMAMPUAN DAERAH MAKA LANGKAH BERIKUTNYA ADALAH HARUS MAMPU MENGUASAI TINGKAT KEWENANGAN OTONOMI YANG DIMILIKI. UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN OTONOMI INI MAKA SEORANG PEMIMPIN KABUPATEN HARUS MAMPU MEMPERHITUNGKAN SEBERAPA BEBAN BIDANG SEKTOR KEHIDUPAN YANG DILIMPAHKAN UNTUK BISA DIKELOLA OLEH DAERAH, DAN BEBAN TERSEBUT SELANJUTNYA UNTUK DIPERSANDINGKAN DENGAN TINGKAT KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBAN OTONOMI, APABILA KEMAMPUAN DAERAH TELAH TERUKUR AKAN KEMAMPUAN DAN DAYANYA MAKA APABILA ADA KEWENANGAN OTONOMI YANG TIDAK BISA TERSELENGGARAKAN DI DAERAH MAKA SELANJUTNYA PEMERINTAH KABUPATEN BERHAK MENGEMBALIKAN KEWENANGAN TERSEBUT KE PEMERINTAHAN DI ATASNYA. DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI PEMERINTAH KABUPATEN SUDAH SIAP MELAKSANAKAN MAKA OTORITAS OTONOMI TERSEBUT BISA DIMINTA KEMBALI UNTUK MENJADI URUSAN DI DAERAH. SEMENTARA INI OTORITAS OTONOMI DAERAH YANG TERSEDIA TIDAK TERSINGGUNG DAN TIDAK DIPERJELAS DALAM SUATU KETETAPAN DAERAH, SEHINGGA SEMUA PELAKSANAAN OTONOMI DI DAERAH TIDAK BISA TERKONTROL DAN TIDAK BISA MENJADI UKURAN KERJA DAERAH, SELAIN ITU APABILA URUSAN OTONOMI DAERAH ITU DAPAT DIPERTEGAS MAKA LANGKAH KERJA PEMERINTAH DAERAH AKAN MUDAH DAN MENGIKUTI REL KEWENANGAN YANG ADA, KETETAPAN TERSEBUT NANTINYA ADA KAITANNYA DENGAN BESAR DAN KECIL SERTA BANYAK DAN SEDIKITNYA LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH YANG HARUS DIBENTUK, APABILA KEWENANGAN INI JELAS MAKA TIDAK MUNCUL LAGI PENENTUAN KELEMBAGAAN YANG BERDASARKAN KEBUTUHAN CALON PEJABAT YANG AKAN MENDUDUKI JABATAN, HAL INI JUGA AKAN BERDAMPAK TERHADAP EFISIENSI SERTA EFEKTIVITAS KERJA PEMERINTAH DAERAH JUGA AKAN MENUMBUHKAN PROFESIONAL TUGAS. BEBAN PENYUSUNAN KERANGKA DAN KONSEP KEWENANGAN OTONOMI DAERAH MENUJU PENETAPAN DALAM KEPUTUSAN DAERAH ADALAH MASUK RUANG LINGKUP TUGAS DARI ADMINISTRATOR DAERAH [ SETDA ]. TUGAS INI DIMULAI DENGAN MENGUMPULKAN DAN MERUMUSKAN BIDANG / SEKTOR / URUSAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH [ PP. …. , …. TENTANG KEWENANGAN DAERAH ]. DAN DIPROSES MENUJU KETETAPAN DAERAH/ KEPUTUSAN BUPATI. SELANJUTNYA KEMBALI PADA BAHASAN SEBELUMNYA BAHWA APABILA KEMAMPUAN DAERAH KABUPATEN TELAH TERPETAKAN DENGAN KEWENANGAN OTONOMI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT, MAKA LANGKAH BERIKUTNYA ADALAH PENATAAN KEMBALI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH MENYESUAIKAN DENGAN TINGKAT KEMAMPUAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI DAN MENGISI STRUKTUR LEMBAGA DAERAH TERSEBUT SESUAI DENGAN TINGKAT KEAHLIAN APARATUR DENGAN MELALUI UJI KOPETENSI DAN SELALU MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN MANAGERIAL. SELAIN ITU FAKTOR LOYALITAS DAN KREATIVITAS SERTA INOVASI JUGA PERLU DIPERHATIKAN. DALAM UJI KOPETENSI JUGA HARUS MEMPERHATIKAN ORIENTASI TUGAS [CALON PEJABAT] TERMASUK SASARAN KERJA YANG AKAN DIKERJAKAN. BATAS LOYALITAS DISINI TIDAK HANYA LOYAL TERHADAP ATASAN SAJA AKAN TETAPI KEGARIS SAMPING DAN KEBAWAH JUGA HARUS LOYAL [ SESUAI JENJANG ]. APABILA ADA CALON PEMIMPIN YANG TIDAK BERORIENTASI TERHADAP SASARAN PROGRAM [MASYARAKAT] DAN HANYA MENGUTAMAKAN TARGET KEGIATAN SAJA MAKA HAL INI AKAN MENGKERDILKAN ARTI REFORMASI. SETELAH JENJANG STRUKTUR KELEMBAGAAN ORGANISASI DAERAH SUDAH TERISI MAKA YANG MENJADI PERTIMBANGAN BERIKUTNYA ADALAH KEMAMPUAN FINANSIAL DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TERSEBUT. MENGINGAT PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN INI BERSIFAT LAYANAN DAN BUKAN ORIENTASI PROVITE MAKA SETIAP PERENCANAAN PENGANGGARAN DI SUATU LEMBAGA DAERAH JUGA HARUS MENGEDEPANKAN FUNGSI PELAYANAN. KEMBALI KEPADA URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH MAKA DAERAH HARUS MAMPU MEMPEROLEH PENDAPATAN DARI BERBAGAI PENGELOLAAN POTENSI DAERAH YANG JADI WEWENANGNYA. DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA POTENSI INI PEMERINTAH DAERAH BERHAK MEMBENTUK WADAH UNIT USAHA DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN URUSAN USAHA DAERAH. USAHA DAERAH INI BERBENTUK BADAN USAHA DAERAH [ BUMD ] DAN BERGERAK SEBAGAI UNIT PENGHASIL PENDAPATAN DAERAH. BUMD BERSIFAT BADAN SWASTA DAERAH YANG SYAH DAN DISERAHI TUGAS DAERAH SEBAGAI UNIT PENYELENGGARA URUSAN PENDAPATAN DAERAH. DENGAN DIBENTUKNYA WADAH INI SELANJUTNYA SEMUA USAHA DAERAH YANG MENGHASILKAN PENDAPATAN DAERAH MENJADI KEWENANGAN BUMD. DI DALAM BUMD ITU TERDAPAT BERBAGAI UNIT USAHA DAERAH, DARI BERBAGAI UNIT ITU MEWADAHI BERBAGAI BIDANG SEKTOR SUMBER PENDAPATAN SESUAI POTENSI YANG DIMILIKI DAERAH. DI ERA REFORMASI INI TIDAK SELAYAKNYA APABILA ADA LEMBAGA ATAU ORGANISASI PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN TERKAIT DENGAN PEROLEHAN HASIL PENDAPATAN DAERAH, SEHARUSNYA UNIT UNIT ORGANISASI PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH TERLEPAS DARI TARGET PEROLEHAN PENDAPATAN DAERAH, HAL INI HARAPANNYA AGAR FUNGSI PEMERINTAHAN YANG DIEMBAN ORGANISASI PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH ITU BISA BERJALAN SESUAI DENGAN SEMBOYAN ABDI PRAJA. SEMENTARA INI YANG SEDANG TERJADI DAN BERJALAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN UTAMANYA PACITAN MASIH TERJADI FUNGSI GANDA, UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SELAIN MELAKSANAKAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAHAN JUGA MASIH DIBEBANI DENGAN TARGET PENDAPATAN DAERAH, AKIBAT DARI DOBLE FUNGSI INI MEMBUAT RANCU DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERSEBUT. SEHARUSNYA HAL TERSEBUT TIDAK TERJADI LAGI, KARENA DOBLE FUNGSI O.P.D INI AKAN SUSAH APABILA DIARAHKAN MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK [ GOOD GOVERNMENT ], SELAIN ITU DENGAN DOBLE FUNGSI TERSEBUT AKAN MERUSAK MENTAL APARATUR DAERAH DALAM PENGABDIAN SEKALIGUS MEMPERSULIT DALAM PENILAIAN KINERJA DAERAH. UNTUK MENUJU TATA KEHIDUPAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN YANG MAMPU BERDIRI TEGAK DIATAS KEMAMPUAN DAERAH SENDIRI DIPERLUKAN KONSEP PENATAAN RUMAH TANGGA DAERAH DENGAN JELAS DAN TEGAS SERTA DIIKUTI DENGAN PERENCANAAN YANG DETAIL UNTUK SEMUA KOMPONEN BIDANG/SEKTOR KEHIDUPAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DAERAH, PERENCANAAN YANG DEMIKIAN TERTUANG DALAM GARIS BESAR HALUAN PEMBANGUNAN DAERAH [ GBHD ] DAN GARIS BESAR KEWENANGAN DAERAH [GBKD], TANPA ADANYA KETETAPAN DAERAH KABUPATEN TERSEBUT AKAN BERDAMPAK SULITNYA DALAM PENYUSUNAN KONSEP PERENCANAAN PER BIDANG / SEKTOR PEKERJAAN YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN, DENGAN DITETAPKANNYA GARIS BESAR HALUAN PEMBANGUNAN DAERAH [GBHD] DAN GARIS BESAR KEWENANGAN DAERAH TERSEBUT NANTINYA AKAN MEMPERMUDAH DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN SEKALIGUS AKAN MEMUDAHKAN DALAM EVALUASI SETIAP AKHIR DARI PEKERJAAN. GBKD DAN GBHD INI BERISI TENTANG CAKUPAN KEWENANGAN YANG MAMPU DILAKSANAKAN DAN BERISI TAHAPAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG AKAN DIKERJAKAN PER TAHUN SAMPAI LIMA TAHUN PERTAMA, DAN DIHARAPKAN GBKD DAN GBHD INI TIDAK HANYA DIBATASI SELAMA LIMA TAHUN TETAPI SEBAIKNYA JUGA DILENGKAPI UNTUK RANCANGAN PROGRAM JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG, HAL INI GUNA PENGENDALIAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN YANG ADA DI PACITAN BISA BERKELANJUTAN DAN DIUKUR DENGAN JELAS. KEBERADAAN GBKD DAN GBHD INI DIHARAPKAN MENJADI PEDOMAN BAGI SEMUA CALON ATAUPUN PIMPINAN KABUPATEN PACITAN SECARA BERKELANJUTAN DAN HAL INI TIDAK TERPENGARUH ADANYA PERGANTIAN PEJABAT/PIMPINAN DAERAH. UNTUK MENYUSUN GBHD HARUS DIDASARKAN ATAS ANALISA POTENSI SERTA PETA POTENSI IMBRIO PENGEMBANGAN DAN DISELARASKAN DENGAN BEBAN DAERAH DALAM KEWENANGAN OTONOMI [GBKD], APABILA GBHD DAN GBKD INI SUDAH TERWUJUD DAN SINERGIS MAKA PROGRAM DAERAH KABUPATEN AKAN NAMPAK RUNTUT SESUAI PERINGKAT PENANGANAN OBYEK POTENSI PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN . UNTUK MELAKSANAKAN GBHD INI DIPERLUKAN KONSENSUS DAERAH SERTA DIDUKUNG DENGAN SUMBERDAYA APARATUR YANG MUMPUNI. UNTUK MEMPEROLEH SDM YANG MUMPUNI TERSEBUT PERLU DILAKUKAN EVALUASI SKILL SERTA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR GUNA MAMPU MENGGAPAI DINAMIKA TUGAS YANG DIBEBANKAN. PENEMPATAN PERSONIL YANG BERDASARKAN PERMINTAAN ATAUPUN TITIPAN SERTA KONCOISME TIDAK LAGI DILAKUKAN, APABILA HAL INI MAMPU DILAKUKAN NISCAYA TUJUAN GOOD GOVERNMENT BISA SEGERA TERCAPAI. SELAIN ITU DALAM PROSES PEMILIHAN CALON PEMIMPIN JUGA HARUS MAMPU MENGHINDARKAN DIRI DARI KEBIJAKAN YANG BERMUATAN POLITIS YANG BISA MEMBELOKKAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH YANG SEDANG DILAKSANAKAN. UNTUK DISEPAKATI BERSAMA BAHWA UNTUK SETIAP CALON PIMPINAN DAERAH YANG AKAN MENGIKUTI SELEKSI DALAM PILIHAN DAERAH, SEBAIKNYA SEBELUMNYA DILAKUKAN PEMBEKALAN DAHULU GUNA MENGUASAI SEBERAPA LUAS CAKUPAN PEKERJAAN YANG AKAN MENJADI TANGGUNG JAWABNYA DAN SEKALIGUS SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUKUR TINGKAT INTELEGENSI DAN KEMAMPUAN MEMIMPIN DARI CALON TERSEBUT. DAMPAK POSITIP DARI DIADAKANNYA PEMBEKALAN INI ADALAH UNTUK MEMPERMUDAH DALAM MEMBUAT VISI DAN MISI YANG AKAN DIPERJUANGKAN DALAM KAMPANYE. SEDANGKAN DAMPAK NEGATIF DARI SISTEM PEMBEKALAN INI ADALAH AKAN MENIMBULKAN RASA KECIL HATI BAGI CALON PEMIMPIN YANG TIDAK BERJIWA BESAR DAN TIDAK MEMPUNYAI JIWA PATRIOTISME YANG KUAT. SETIDAKNYA DENGAN MELALUI PEMBEKALAN INI NANTINYA BISA MENGARAHKAN DAN MENAMBAH WAWASAN TENTANG GBKD DAN GBHD YANG SUDAH DICANANGKAN. PROSES PEMBEKALAN INI MEMPUNYAI TUJUAN SUPAYA CALON PEMIMPIN DAERAH MAMPU MERESPON AKAN KEBUTUHAN KABUPATEN PACITAN SESUAI BEBAN OTONOMI. UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN DARI GBHD INI MAKA TERLEBIH DAHULU HARUS MENDETAILKAN DALAM BENTUK PROGRAM KEGIATAN YANG DITUANGKAN DALAM BENTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. UNTUK MENCIPTAKAN SUATU PERENCANAAN YANG SESUAI DENGAN HARAPAN REFORMASI DAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN DALAM MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MAKA TERLEBIH DAHULU PARA PELAKU DAN PEMIKIR PEMERINTAHAN DAERAH [ TEAM PENYUSUN PERENCANAAN DAERAH ] HARUS MAMPU MEMBEDAKAN ANTARA URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH DENGAN OBYEK PEMBANGUNAN DAERAH, TEAM PENYUSUN PERENCANAAN DAERAH INI AKAN TERBELAH JADI DUA KELOMPOK. KELOMPOK PERTAMA ADALAH TEAM YANG MENYUSUN PERENCANAAN PENDAPATAN DAN PEROLEHAN KEUANGAN DAERAH YANG HASIL KERJANYA DILAKSANAKAN OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH DAN BUMD, SEDANGKAN KELOMPOK TEAM KEDUA ADALAH KELOMPOK TEAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH OPD YANG ADA. KERJA TEAM TERSEBUT HARUS MAMPU MERANCANG KONSEP PEMBANGUNAN YANG DILATARBELAKANGI UNSUR STRATEGIS DENGAN DISERTAI WAWASAN PEMBANGUNAN YANG MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR POTENSI UNGGULAN YANG APABILA DISENTUH DALAM PROGRAM AKAN MENJADI PIONER DAN BERDAMPAK TUMBUHNYA GERAK EKONOMI PRODUKTIF DI MASYARAKAT, BUAH DARI KONSEP PERENCANAAN YANG MEMPERHATIKAN UNSUR POTENSI STRATEGIS INI AKAN DIDAPAT PROGRAM SECARA TERPADU DALAM MEMBANGUN SUATU KAWASAN PENGEMBANGAN, APABILA HAL INI BISA TERWUJUD MAKA AKAN MENUMBUHKAN GERAK MASYARAKAT MENUJU SENTRA SENTRA PRODUKSI DAERAH YANG NANTINYA MAMPU MENOPANG PENDAPATAN DAERAH. JADI HASIL DARI PERENCANAAN YANG STRATEGIS INI BISA DITANGKAP OLEH PIHAK BUMD DAN DIJADIKAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH [SETELAH DILENGKAPI DENGAN KEPUTUSAN BUPATI]. SENTRA SENTRA PENGEMBANGAN DALAM KAWASAN STRATEGIS INI NANTINYA DAPAT MENUMBUHKAN KARAKTER DAERAH DALAM BENTUK NYATA DARI BUAH PEMBANGUNAN. UNTUK MELENGKAPI SISTEM PERENCANAAN YANG DEMIKIAN JANGAN LUPA DISERTAKAN PETA PEMBANGUNAN DALAM KAWASAN STRATEGIS. ISI PETA BERUPA LETAK TEPAT KOMPONEN SASARAN PEMBANGUNAN PER BIDANG SEKTOR PEMBANGUNAN SERTA ORIENTASI PENGEMBANGANNYA. DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN SECARA TERPADU INI SEMUA UNSUR YANG TERLIBAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN [ OPD ] TINGKAT KABUPATEN HARUS MEMBENTUK TEAM DAN BERGERAK SIMULTAN SESUAI DENGAN TARGET KERJA MASING MASING. GERAK PEMBANGUNAN DIKAWASAN PENGEMBANGAN INI HARUS MEMPERHATIKAN DAN MENGIKUTI DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT. DENGAN BERLAKUNYA SISTEM PEMBANGUNAN SECARA TERPADU INI MAKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN DAN MUATAN TERTENTU YANG TIDAK BANYAK MENYENTUH KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN BISA DIHINDARKAN. DALAM PENENTUAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TIDAK LAGI DIDASARKAN URGENSI ATAU KEPENTINGAN SESAAT SAJA AKAN TETAPI SELAIN HARUS URGEN TETAPI JUGA HARUS MAMPU MENUMBUHKAN GERAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BENTUK GERAK PEMBANGUNAN EKONOMI PRODUKTIF YANG BERKELANJUTAN. DALAM KERJA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH INI PERAN OPD BAPPEDA SELAIN BERPERAN SEBAGAI KOORDINATOR JUGA HARUS MAMPU MENJELASKAN AKAN ARAH PEMBANGUNAN YANG AKAN DICAPAI DALAM KETERPADUAN PROGRAM DAN HARUS BISA MENENTUKAN PERINGKAT PENANGANAN PROGRAM TERPADU SESUAI DENGAN TITIK SUAR YANG MENJADI PRIORITAS, PROGRAM PENDUKUNG YANG MELIPUTI KOMPONEN PEMBANGUNAN PER BIDANG SEKTOR TERKAIT INI DIBERI PERINGKAT PRIORITASNYA MENYESUAIKAN DENGAN TIME SKEDULE PROGRAM PEMBANGUNAN SUATU KAWASAN [ SKEDULE DAN RENCANA KERJA TEKNIK PEMBANGUNAN KAWASAN YANG PETANYA DIBUAT OLEH UNIT OPD TAKODA ]. UNTUK PENENTUAN PERINGKAT ATAU PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DI TINGKAT KABUPATEN MAKA SEORANG BUPATI BERKEWAJIBAN UNTUK MENENTUKAN TITIK SUAR UNGGULAN DAERAH DAN DIBUAT PERINGKAT SESUAI DENGAN URGENTITASNYA. UNTUK MENDUKUNG DAN GUNA PENCAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DEMIKIAN MAKA PIMPINAN DAERAH BERHAK MENENTUKAN DAN MEMILIH PARA STAF DIBAWAHNYA YANG DIANGGAP MAMPU MENDUKUNG DAN BISA MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DIMAKSUD. SELEKTIFITAS INI MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK NYATA DARI REFORMASI BIROKRASI YANG ADA DI DAERAH. DENGAN MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR KEMAMPUAN DALAM MENGGAPAI PERMASALAHAN DAERAH DAN DISERTAI DENGAN GERAK INOVASI ATAS DINAMIKA PEMBANGUNAN SERTA KUALITAS MANAGERIAL MAKA SEMUA STAF BERHAK UNTUK DIPILIH DAN MENDUDUKI POSISI PIMPINAN PELAKSANA OPD DAERAH. SEDANGKAN KUNCI KEBERHASILAN DARI SETIAP PIMPINAN ITU TIDAK LAIN ADALAH KEMAMPUAN MEMBIMBING DAN MENGARAHKAN ANGGOTA/STAFNYA SECARA TEGAS MENUJU SUATU TUGAS DAN FUNGSI YANG TELAH DIRENCANAKAN SESUAI TARGET KERJA YANG TELAH DITETAPKAN. APABILA DILIHAT DARI SISI PENDAPATAN DAERAH MAKA YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PIHAK BUMD ADALAH HARUS MAMPU MENGETAHUI SEBERAPA LUAS CAKUPAN POTENSI YANG AKAN DIKERJAKAN DAN MEMPERHATIKAN AKAN TARGET ANGGARAN YANG HARUS DIDAPAT DALAM TIAP TAHUN. DI PIHAK BUMD SELAIN HARUS CERMAT DALAM MEMPREDIKSI PENDAPATAN JUGA HARUS BISA MENGELOLA ASET DAN POTENSI DAERAH YANG MENJADI SASARAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH. POTENSI PENDAPATAN DI DAERAH PACITAN ITU TIDAK TERGANTUNG KEPADA SUMBERDAYA ALAM YANG TELAH ADA NAMUN BUMD JUGA HARUS MAMPU MENCIPTAKAN GERAK USAHA DAERAH YANG BERSIFAT EKONOMI PRODUKTIF [ MELALUI GERAK KELOMPOK USAHA ] CONTOH ; HIMPUNAN PENGUSAHA BATIK, PERTANIAN DAN PETERNAKAN, ANYAMAN/KERAJINAN TANGAN, MAKANAN KHAS LOKAL, INDUSTRI RUMAHAN SAMPAI INDUSTRI MENENGAH, DEMIKIAN JUGA YANG MENYANGKUT GERAK USAHA JASA DAERAH BAIK YANG MENJADI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH MAUPUN MILIK SWASTA HARUS DIKELOLA OLEH BUMD DENGAN CERMAT, POTENSI INI SAMPAI SAAT INI BELUM BANYAK MEMBERIKAN SUMBANGSIH YANG NYATA TERHADAP KEUANGAN DAERAH. UNTUK ITU PERLU PEMBENAHAN DAN PEMBAHARUAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN. YANG SAAT INI BERJALAN CENDERUNG MENGGUNAKAN SISTEM OTONOMI LOKAL [DIKELOLA SENDIRI OLEH UNIT PENGHASIL] DAN TIDAK TERKONTROL OLEH OTORITAS DAERAH. KEJADIAN DEMIKIAN JUGA HARUS DIKENDALIKAN JANGAN SAMPAI MEMUTUS RANTAI KEWENANGAN OTONOMI DI TINGKAT KABUPATEN. BUMD ADALAH LEMBAGA USAHA DAERAH YANG BERGERAK DALAM PRINSIP ORIENTASI PROFITE DAN DALAM GERAK LANGKAHNYA DILENGKAPI DENGAN PERANGKAT BERUPA PERATURAN DAERAH/KEPUTUSAN BUPATI. DALAM PELAKSANAAN KERJA KESEHARIANNYA PIHAK BUMD TIDAK BISA LEPAS DARI KOORDINASI DENGAN OPD TERKAIT GUNA PROSES SINERGISITAS PROGRAM DAN GUNA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS, SEKALIGUS UNTUK MENGETAHUI PERKEMBANGAN SASARAN OBYEK PENDAPATAN YANG HARUS DIKERJAKAN. SEDANGKAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BUMD INI MENGIKUTI BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN. ADAPUN BESAR ATAU KECILNYA ORGANISASI YANG DIBENTUK MENYESUAIKAN DENGAN UNIT UNIT USAHA PENDAPATAN YANG SEDANG DIKERJAKAN. DENGAN BERDIRINYA BUMD DI KABUPATEN MAKA YANG MEMEGANG MANDAT PENUH DALAM TUGAS PEROLEHAN PENDAPATAN DAERAH ADALAH BUMD, SELAIN ITU DENGAN BERDIRINYA BUMD DIMAKSUD AKAN BERDAMPAK TERHADAP PELUANG PENYERAPAN TENAGA KERJA DAERAH. PARA PELAKU DAN PELAKSANA BUMD DI KABUPATEN PACITAN NANTINYA DIHARAPKAN DIAMBIL DARI TENAGA YANG TRAMPIL DALAM GERAK USAHA DAN BUKAN LAGI SEBAGAI TEMPAT UNTUK MENARUH/TITIPAN ORANG, PROFESIONAL PERUSAHAAN DAERAH JANGAN SAMPAI DIPERTARUHKAN DENGAN RASA SUNGKAN, PRINSIP PERUSAHAAN TETAP HARUS DITEGAKKAN DAN DIPERJUANGKAN. DENGAN TEGAK DAN BAGUSNYA KERJA BUMD INI NANTINYA BISA DIHARAPKAN BAHWA OTONOMI DAERAH BISA DIJALANKAN DENGAN BAIK DAN KESEJAHTERAAN DI SEMUA LINI KEHIDUPAN BISA TERCUKUPI OLEH HASIL KERJA/USAHA DAERAH SENDIRI SEHINGGA KEMANDIRIAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BISA TERWUJUD. SEBAGAI CATATAN GUNA TERCAPAINYA HARAPAN DIATAS ADALAH SEBAGAI BERIKUT : PERTAMA ; KITA SEBAGAI WARGA PACITAN YANG SANTUN DAN BIJAK HARUS MAU DAN BERNIAT UNTUK MERUBAH KONDISI YANG BERJALAN SAAT INI UNTUK DIRUBAH MENUJU KE TATA KEHIDUPAN PEMERINTAHAN YANG BARU SEBAGAI WUJUD DARI GERAK REFORMASI KELEMBAGAAN DAN POLA PIKIR. KEDUA ; SEMUA KOMPONEN PEMERINTAHAN YANG ADA DI KABUPATEN PACITAN BERSEDIA MENINGGALKAN EGOISME DAN MERASA PALING PINTAR DAN INGIN MENANG SENDIRI SERTA MAU MENINGGALKAN SIKAP SEBAGAI PIHAK PENGUASA. KETIGA : SEMUA LAPISAN SERTA KOMPONEN PEMERINTAHAN DI DAERAH SEPAKAT UNTUK MEMBANGUN KERUKUNAN DAN KEBERSAMAAN DALAM TEKAT MEMBANGUN PACITAN. [ PS. KE. 4 ]. KEEMPAT ; REFORMASI TATA PEMERINTAHAN DI DAERAH TERSEBUT AKAN BERJALAN BAIK DAN BERGAYUNG SAMBUT APABILA DIIKUTI DENGAN REFORMASI DI BIDANG POLITIK. CONTOH KONSEP REFORMASI DIBIDANG POLITIK BISA DIBUKA PADA Blogger Bimbingan Guru Sejati, www.blogger.com/blogger.g?blogID=833624791756275055#allposts

Lampiran :
Tanggapan :
082220723XXX
25 Juni 2019 19:38

Kepada Yth. Bupati Pacitan Nama saya Tri Wahyu Almadina, alamat RT 01/01, Dusun Jati, Desa Purworejo, Pacitan. Saya sekeluarga mengeluhkan dengan adanya tambak lele di sebelah rumah saya. Kolam lele tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemilik lahan dan pengusaha tambak lele asal Desa Bangunsari-istri pengusaha tersebut adalah PNS di Dinas Perikanan dan Kelautan Pacitan. Keluhan yang saya sekeluarga rasakan antara lain: 1. Kolam lele menimbulkan bau luar biasa karena dibuat di lingkungan sekitar pemukiman. 2. Limbah air kurasan kolam lele dibuang sembarangan dengan tanpa pemrosesan/penjernihan limbah. Air limbah lele yang sangat kotor dan bau dibuang langsung ke sungai dan ke pekarangan pemilik lahan serta menyebar ke pekarangan rumah saya. Dampaknya adalah sungai menjadi tercemar dan rusaknya sumber air di sumur depan rumah. Sumur yang selama puluhan tahun menjadi tumpuan keluarga dalam pemenuhan air-sumurnya tidak pernah surut ketika musim kemarau dan airnya sangat jernih-kini airnya menjadi kotor, berwarna coklat kemerahan, berlendir dan berbau tidak enak (sampel air sudah saya ambil dan siap dilakukan pengujian). 3. Sejak awal adanya kolam lele ini juga mengambil air dari sumur milik keluarga kami sebagai sumber air dan sampai saat ini juga masih diambil airnya. Hingga keluarga kami pun harus berbagi air dengan para lele itu. Sampai akhirnya sumur kami sudah tidak layak, kesabaran kami habis, keluarga kami kesulitan air, tapi nyatanya sumur kami pun juga masih terus saja disedot untuk kesejahteraan para lele itu. (Pripun ingkang jenengan raosken menawi wonten warga Pacitan kagungan kondisi mekaten Pak?) 4. Pengusaha lele hanya beberapa kali memberikan suplai air bersih bagi keluarga kami, dan itupun sepertinya tidak ikhlas dan saat ini tidak lagi memberikan air bersih, terbukti dengan adanya ejekan dan cemoohan yang mereka lontarkan ke keluarga kami. 5. PNS Dinas Kelautan dan Perikanan yang berdomisili di sini hanya diam dan sungkan menegur karena masih keluarga. 6. Kolam lele ada sebanyak 15-20 kolam dan tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). 7. Pengusahaan tambak lele ini tidak memiliki ijin operasional dari desa maupun dari Dinas terkait. 8. Pengusahaan lele ini tidak memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat lingkungan sekitar. Pengusaha lele tidak memberikan retribusi sama sekali kepada masyarakat. Kami menuntut untuk: 1. Adanya asesmen independen dan netral dari Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Pacitan untuk menilai secara objektif tentang kelayakan keberadaan kolam lele di sebelah rumah saya ini dan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan dan sumber daya air di sekitarnya. 2. Masyarakat RT 01/01, Jati, Purworejo secara mayoritas sudah banyak yang protes tapi belum ada langkah konkret. Surara yang ada di masyarakat tetap bulat yatu PENUTUPAN KOLAM LELE. 3. Demikian laporan kami, mohon segera di tindak lanjuti. Sebagai pertimbangan saya lampirkan foto-foto secara objektif yang saya ambil pada hari Selasa, 25 Juni 2019. Demikian atas perhatiannya kami upcapkan terimakasih.

Lampiran :
Tanggapan :
08113773XXX
24 Juni 2019 16:01

Senin 24 Juni 2019 Hari ini jdwl ibu saya untuk kontrol ke poli saraf. Saya daftarkan melalui WA pada Sabtu 22 Juni 2019 pukul 18.57. Saya tunggu sampai minggu tidak ada jawaban. Owh mungkin masih sibuk atau belum waktunya chat saya dibalas, demikian pikir saya. Tapi sampai Senin setelah subuh tetap tidak dibalas, bahkan hanya centang biru saja, otomatis sudah dibaca kan ya. Lalu saya bingung sudah dibaca tapi kok tidak ada balasan, saya nomor berapa? Saya baru sempat ke rumah sakit pukul 11. Tepat pukul 11.07 saya ambil nomor antrian di anjungan. Sebelumnya saya galau karena pernah ada petugas yang bilang kalau sudah daftar online tidak perlu ambil nomor antrian. Saat itu nomor yang baru dipanggil A63 dan saya dapat nomor A241. Saya pikir nomornya masih lama, dan jam segitu baru dapat 63 itu lambat dan ibu saya juga repot dikantor jadinya saya putuskan ke rs lagi kalau sudah longgar. Lagi pula saraf selesainya sampai malam dan ibu saya hanya antri obat saja, tidak perlu pemeriksaan dokter. Dari kantor ibu saya ke rs pukul 14.00. Tidak ada orang di pendaftaran. Lalu ada petugas lewat dan ibu saya bertanya, lalu disampaikan pada petugas di pendaftaran. Anda tau jawaban petugas tadi apa. Katanya pendaftaran tutup pukul 12.00. Nah disini saya merasa berpikir konyol. Jam 11.00 saya ke rs saja masih A63, apa mungkin pukul 12.00 nomor antrian itu sudah selesai? Atau apa mungkin setelah pukul 12.00 nomor antrian berapapun itu hangus? Jawaban petugas tsb yang ambigu atau saya yang mikirnya pakai imajinasi. Petugas tsb juga bilang bahwa sudah ada pengumuman ditempel di depan. Pak bu, tidak semua orang sering ke rs. Dan kalaupun sering ke rs pun tidak selalu duduk manis jam 6 sampai selesai. Di antara mereka memiliki kesibukan sendiri sehingga kalau ke rs kadang jamnya dilebihkan agar tidak antri, stlh itu balik lagi dg rutinitasnya, baru stlh itu ke rs lagi. Bolak balik, tapi itu yg mereka bisa agar kesibukan ini itu selesai dg cepat. Saya percaya, setiap waktu pasti selalu ada inovasi baru agar mempermudah pekerjaan. Salah satunya pendaftaran via WA. Cocok utk kami yg sibuk dan tidak sempat melihat info di papan rs. Ok kembali ke petugas tadi yg bilang pengumunan sudah ditempel. Tidak lama loh nulis bahwa \"Kontrol hari senin pendaftaran online hari minggu\" lalu kirim ke semua nomer. Sungguh tidak lama nulis pesan begitu lalu mengirimnya. Kan tidak pakai pos. Tolonglah pak bu gunakan fungsi WA utk sebar pengumuman. Sangat dibutuhkan sosialisasi ttg banyak hal, salah satunya ttg sistem perdaftaran. Kalau ke rs pasti hubungannya dengan sehat sakit bukan wisata bahari jadi tolong jangan membuat kami pulang dengan sia2. Kalau pun memang sudah tidak menerima pendaftaran lagi, tolong beri kami alasan yang masuk akal dan tidak ambigu, dan tidak menyalahkan orang lain. Saya akui jika saya tidak begitu perhatian thd pengumuman yang ada, krn saya pikir pendaftaran saja bisa online, otomatis pengumuman juga bisa. Tinggal foto atau tulis lalu kirim. Selesai. Demikian wadul saya, tidak ada niat sedikitpun utk menjatuhkan rs. Karena saya sendiri adalah warga pacitan tulen jadi saya juga ingin memajukan apa yg ada di pacitan agar dikenal dan memberikan kontribusi yg terbaik utk semua masyarakat. Terima kasih pak bu sudah membaca unek2 saya yg panjang ini, mohon maaf jika ada kata2 yg kurang berkenan.

Lampiran :
Tanggapan :
082232622XXX
06 Juni 2019 23:36

Kepada yang terhormat pengelola PDAM Pacitan Mengapa air dari pipa PDAM di tempat kami di Ds. Klepu kec. Donorojo tidak mengalir selama kurang lebih 2 minggu apakah ada kerusakan atau masalah yang lain mungkin karena pembagian blok atau debit flow yang tidak cukup karena kami hanya mengantungkan kebutuhan air sehari hari dari distribusi pipa tersebut mohon untuk di tindak lanjuti minimal jawaban...sekian dan terimakasih

Lampiran :
Tanggapan :
081394854XXX
04 Juni 2019 14:26

Lampu penerangan jalan dan tiang listrik di jadikan untuk pemasangan spanduk, mohon satpol PP segera mentertibkan, ini sudah terjadi berulang kali, jangan cuma di copot tp di informasikan bagi yg memasang. Lokasi di perempatan penceng, depan toko setyo mulyo dan pelangi

Lampiran :
Tanggapan :
085331377XXX
27 Mei 2019 12:34

ass.. jalan akses depan balai Desa piton Kec. Punung kondisi sudah tidak layak, sekian puluh tahun tidak pernah mendapatkan bantuan perbaikan jalan, saya berharap besar sekali apresiasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kab Pacitan Untuk Memberikan Perhatianya Matur suwun

Lampiran :
Tanggapan :
*
*
*
*
capca
*
* ) Wajib Diisi.